banner 728x250

Percepat Penyelesaian Status Lahan, Sekda Sukabumi Sambut Tim Terpadu PPTPKH Jawa Barat

banner 120x600
banner 468x60

SUKABUMIANNEWS.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menerima kunjungan kerja Tim Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Tahap I, bertempat di Pendopo Sukabumi, Senin (21/9/2026).

banner 325x300

Pertemuan ini menjadi awal dari rangkaian penelitian lapangan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 September 2026. Langkah ini bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung guna kepastian hukum dan penyelesaian status lahan di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Dalam sambutannya, Sekda H. Ade Suryaman menyambut hangat kedatangan tim dan menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memberikan pendampingan optimal selama proses verifikasi berlangsung.

“Kami sangat menyambut baik pelaksanaan penelitian lapangan ini. Pemkab Sukabumi siap memberikan pendampingan penuh agar seluruh proses verifikasi berjalan lancar dan penyelesaian status lahan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti secara pasti,” ujar Ade Suryaman.

Penyisiran Lapangan Dibagi dalam Dua Tim di Empat Wilayah

Anggota Tim Terpadu PPTPKH yang juga perwakilan Perum Perhutani, Ami Ruswana, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut resmi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan atas usulan permohonan PPTPKH yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Untuk mengoptimalkan proses verifikasi, tim terpadu yang beranggotakan enam orang tersebut dibagi menjadi dua sub-tim untuk menyisir empat wilayah kecamatan:

  • Sub-Tim 1: Bertugas meninjau kawasan Kecamatan Cidadap dan Sagaranten.

  • Sub-Tim 2: Bertugas menyisir wilayah Kecamatan Jampangtengah dan Gunungguruh.

Sementara itu, Wakil Koordinator Tim Terpadu PPTPKH dari Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Sulung Wahyu Widodo, S.Hut., menyampaikan bahwa Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu area fokus penugasan Tim Dua di Provinsi Jawa Barat.

Dukungan pendampingan dari pemerintah daerah serta koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat proses inventarisasi dan verifikasi lahan secara akurat dan akuntabel di lapangan.

(DD)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *