SUKABUMIANNEWS.ID – Gerbong mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi kembali bergerak. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan terhadap sejumlah Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, serta lulusan STTD di Balai Kota Sukabumi, Selasa (10/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai strategi taktis pemerintah daerah untuk memperkuat struktur organisasi dan memastikan mesin birokrasi berlari lebih kencang dalam melayani masyarakat.
Fokus pada Integritas dan Profesionalisme
Dalam suasana khidmat tersebut, Wali Kota Ayep Zaki menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni perpindahan kursi jabatan. Ia menegaskan bahwa setiap nama yang terpilih memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik.
“Setiap jabatan yang diemban adalah amanah yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Saya instruksikan kepada pejabat yang baru dilantik untuk mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kompetensi. Utamakan pelayanan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Sukabumi,” ujar Ayep Zaki dalam sambutannya.
Rincian Pejabat yang Dilantik
Total terdapat 43 aparatur yang dilantik pada kesempatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
4 Pejabat Administrator (Termasuk Sekretaris Dinas)
18 Pejabat Pengawas
16 Pejabat Fungsional
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
Beberapa posisi strategis yang kini memiliki nakhoda baru di antaranya adalah Fitrya Kusnaningsih sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dini Maryani sebagai Sekretaris DPMPTSP, serta Ajid Ibrahim yang kini resmi menjabat sebagai Lurah Sindangsari.
Isi Kekosongan Jabatan Lurah
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa pelantikan ini didasarkan pada manajemen talenta yang ketat, mengacu pada sumbu potensi dan kinerja pegawai.
Salah satu poin krusial dalam pelantikan ini adalah pengisian jabatan Lurah Sindangsari yang sempat kosong karena pejabat sebelumnya tutup usia. Taufik menegaskan bahwa posisi Lurah tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama karena merupakan ujung tombak pelayanan.
“Lurah adalah representasi langsung kepala daerah di tengah masyarakat. Pengisian ini merupakan langkah strategis agar kinerja perangkat daerah tetap optimal dan pelayanan di tingkat wilayah tidak terhambat,” pungkas Taufik.
(DD)
