SUKABUMIANNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak dasar warga negara di sektor kesehatan. Melalui penguatan sinergi lintas sektoral, Pemkab Sukabumi bersama Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Jawa Barat menggelar pertemuan strategis untuk memetakan langkah konkret dalam mempercepat pencapaian target UHC di wilayah Sukabumi.
Pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat akan pembahasan penting ini digelar di Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Selasa (7/7/2026). Kedatangan rombongan Tim Percepatan UHC Jabar tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman.
Menatap Tantangan Fiskal, Berkomitmen Cari Solusi
UHC atau penjaminan kesehatan menyeluruh merupakan sistem yang memastikan setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan bermutu—mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif—dengan biaya yang terjangkau.
Dalam arahannya, Sekda H. Ade Suryaman tidak menampik adanya tantangan besar yang tengah dihadapi daerah, khususnya terkait kondisi fiskal pasca-bencana alam berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025 lalu. Bencana tersebut telah mengakibatkan kerusakan ribuan rumah di 36 kecamatan, sehingga anggaran daerah tersedot cukup besar untuk pemulihan dan penanganan pasca-bencana. Kondisi ini secara langsung memberikan tekanan pada kemampuan APBD untuk mengover iuran BPJS Kesehatan masyarakat.
“Meskipun tantangan fiskal daerah cukup berat dampak dari kebencanaan, kami tetap berkomitmen penuh untuk mencari solusi terbaik lintas sektoral demi memberikan perlindungan kesehatan bagi warga Sukabumi,” tegas H. Ade Suryaman di hadapan forum.
Akurasi Data Jadi Kunci Utama
Menanggapi tantangan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, yang turut hadir menekankan bahwa akurasi data kependudukan adalah fondasi paling vital. Data yang valid akan menjadi basis utama dalam menentukan ketepatan sasaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Senada dengan hal itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, juga mengingatkan pentingnya validasi data peserta secara berkala. Validasi ini diperlukan agar skema bantuan iuran yang digelontorkan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran dan efisien di tengah keterbatasan anggaran.
Rencana Aksi Lanjutan dan Optimalisasi CSR Swasta
Sebagai bentuk keseriusan dari pertemuan ini, Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar tidak ingin sekadar berhenti pada tataran diskusi. Tim teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan segera melakukan pembahasan lanjutan (desk).
Beberapa agenda mendesak yang akan dirumuskan antara lain:
-
Penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah terkait kesehatan.
-
Penyesuaian anggaran (addendum) yang rasional dan efektif.
-
Penyusunan strategi pelibatan sektor swasta melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Melalui persiapan yang matang dan koordinasi erat lintas sektoral ini, Pemkab Sukabumi optimistis perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh warga dapat segera terwujud. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk membangun masyarakat Sukabumi yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera di masa depan.
(DD)
