SUKABUMIANNEWS.ID – Siang itu, puluhan warga Kecamatan Sukalarang berdiri berderet di halaman kantor kecamatan. Mereka datang bukan untuk berunjuk rasa dengan teriakan lantang, melainkan membawa satu kegelisahan yang telah lama dipendam: ketiadaan rumah sakit di wilayah tempat mereka tinggal.
Kamis (15/1/2026) menjadi hari ketika keresahan itu disampaikan secara terbuka. Dengan tertib dan penuh harap, warga menyuarakan aspirasi agar pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukalarang segera direalisasikan. Bagi mereka, rumah sakit bukan sekadar bangunan, tetapi penentu cepat atau lambatnya pertolongan medis—bahkan soal hidup dan mati.
Di Kecamatan Sukalarang, akses terhadap layanan kesehatan lanjutan masih menjadi perjuangan. Saat kondisi darurat terjadi, warga harus menempuh perjalanan sejauh 10 hingga 20 kilometer menuju rumah sakit terdekat di Kota Sukabumi atau Cibadak.
Waktu tempuh yang panjang, ditambah kondisi jalan dan kepadatan lalu lintas, kerap menjadi penghalang penanganan medis yang cepat.
“Kalau sudah kondisi darurat, kami hanya bisa berharap di perjalanan,” tutur Muh. Hernadi Mulyana, Koordinator Petisi Masyarakat Sukalarang. Kalimatnya singkat, namun sarat makna. Ia menceritakan bagaimana ibu melahirkan, pasien kritis, hingga bayi harus berjuang melawan waktu sebelum tiba di rumah sakit rujukan.
Jumlah penduduk Kecamatan Sukalarang yang telah melampaui 56 ribu jiwa semakin memperjelas urgensi persoalan ini. Puskesmas setempat, yang menjadi tumpuan layanan kesehatan masyarakat, setiap harinya melayani ratusan pasien. Di balik antrean panjang itu, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis menjadi tantangan tersendiri.
Cerita tentang keterlambatan rujukan bukan sekadar angka statistik. Hernadi menyinggung kisah seorang ibu hamil asal Desa Titisan yang mengalami perdarahan dan terlambat mendapatkan penanganan lanjutan.
Kasus serupa juga terjadi di wilayah Sukabumi Timur lainnya, ketika pasien harus menempuh perjalanan lebih dari satu jam menuju RSUD Sekarwangi di Cibadak.
Aspirasi warga Sukalarang diterima oleh Camat Sukalarang, perwakilan Dinas Kesehatan, serta unsur Kesbangpolinmas Setda Kabupaten Sukabumi.
Dengan pengamanan dari Satpol PP dan aparat kepolisian, penyampaian aspirasi berlangsung kondusif. Namun, di balik ketertiban itu tersimpan harapan besar agar suara mereka benar-benar didengar.
Melalui petisi resmi, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menjadikan pembangunan RSUD Sukalarang sebagai prioritas pembangunan daerah.
Mereka berharap rencana tersebut masuk dalam agenda pembangunan tahun 2026–2027, disertai alokasi anggaran untuk studi kelayakan, pembebasan lahan, hingga pembangunan rumah sakit tipe D.
Lebih dari itu, warga juga menginginkan hadirnya tim percepatan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga tenaga medis, serta dukungan dari Kementerian Kesehatan RI.
“Rumah sakit bukan kemewahan. Ini kebutuhan dasar,” ujar Hernadi dengan nada tegas. Bagi warga Sukalarang, kehadiran RSUD bukan hanya tentang mendekatkan layanan kesehatan, tetapi juga menghadirkan rasa aman—bahwa ketika sakit datang, pertolongan tak lagi terasa sejauh perjalanan yang harus ditempuh.
(DD)
